Kasus Pungli Tidak Terselesaikan, Dewan: Bisa Berimbas pada Penataan Pasar

Anggota Komisi II DPRD Wajo, Herman Arif turun langsung ke sejumlah pasar. Mendengar keluhan pedagang terkait penataan pasar.

FAJAR.CO.ID, SENGKANG — Penataan pasar di Kabupaten Wajo dinilai belum rapi. Itu imbasnya dari mandeknya penyelesaian dugaan pungutan liar (Pungli) ditemukan Pemkab Wajo.

Hal itu diutarakan oleh anggota Komisi II DPRD Wajo, Herman Arif. Kata dia, temuan-temuan kasus pungli hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) Wakil Bupati Wajo Amran terkesan mandek.

“Saya mempertanyakan hal itu. Apakah penyelesaiannya secara pidana (kepolisian, red) atau administrasi terhadap oknumnya. Karena sampai sekarang belum terdengar tindaklanjut temuannya,” ujarnya, Senin, 10 Agustus.

Misalnya di Pasar Atapang’e Desa Rumpia Kecamatan Majauleng. Dari hasil Sidaknya, kata Herman, fasilitas umum (fasum) seperti badan jalan dijadikan tempat berjualan. Diperjualbelikan hingga Rp1 juta per petaknya.

“Kalau tidak ada penyelesaian dari temua itu. Dampaknya akan kembali kepada visi-misi Bupati Wajo Amran Mahmud. Penataan pasar kembali amburadul. Tidak rapi,” nilainya.

Wakil Bupati Wajo Amran dikonfirmasi tidak memberikan tanggapan. Sementara, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Muhammad Tahir Tajang menanggap, polemik terjadi di Pasar Atapang’e sudah selesai.

“Kita selesaikan secara administrasi. Kita tidak gunakan lagi pengurus pengelola pasarnya yang lama. Semuanya kita ganti. Uang pungutan hasil jual-beli fasum kita minta dikembalikan kepada pedagang,” kuncinya. (man/ADV Humas dan Protokol DPRD Wajo)

loading...

Komentar

Loading...