Klaster Covid-19 Sekolah Muncul, Kemendikbud Bantah Lepas Tangan

Ilustrasi logo Kemendikbud (Kemendikbud)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan terkait pemberian kewenangan pembukaan sekolah kepada pemerintah daerah (Pemda) bukanlah bentuk lepas tangan pemerintah pusat.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan pembagian kerja antara pemerintah pusat dan daerah.

“Urusan pendidikan adalah urusan concurrent (bersama), sesuai undang-undang (UU 23 Tahun 2014, ada pembagian kewenangan untuk penanganan pendidikan,” jelas dia dalam Bincang Sore Kemendikbud, Kamis (13/8).

Kata dia, yang lebih tepat dalam menangani pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning itu adalah pemda. Sebagaimana diketahui, urusan pemerintah pusat lebih tepat dalam mengurus perguruan tinggi yang lintas kabupaten/kota dan provinsi.

“Yang lebih tepat menangani itu disdik provinsi, seperti SMK, SMA dan SLB. Memudian ada yang ditangani pemerintah kabupaten/kota itu untuk SD dan SMP,” tambahnya.

Ia melanjutkan, satuan pendidikan di tiap daerah tentunya akan lebih mendengarkan kepala daerahnya. Seperti kepala sekolah di tingkat SD dan SMP akan mentaati bupati atau walikotanya dan kepala sekolah SMA serta SMK akan mengikuti arahan gubernurnya.

“Ini lah pembagian tugas, kami akan menegur dinasnya dan dinas yang akan memberi punishment atau teguran lebih keras kepada satuan pendidikannya, karena kalau yang negur kami,” ujarnya.

Komentar

Loading...