Pemerintah Diminta Tak Segan Belanjakan Anggaran untuk Fasilitas Belajar Daring

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah tengah mengkaji untuk mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka di daerah zona kuning penyebaran Covid-19. Namun, melihat Kota Makassar yang masih berstatus zona merah, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir menilai pembukaan sekolah belum layak diterapkan.

Menurut Wahab, pembelajaran tatap muka di Makassar sangat berisiko terhadap keselamatan siswa dan unsur-unsur di dalamnya.

“Saya tidak berani merekomendasikan sistem pembelajaran offline karena risikonya tinggi sekali, meski itu SMA atau Perguruan Tinggi. Karena budaya disiplin kita masih sangat rendah. Coba lihat Jepang dan Korea yang tingkat kedisiplinannya di atas rata-rata saja masih menutup sekolahnya,” tegas Wahab di Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (13/8/2020).

Menurutnya, solusi yang paling tepat saat ini adalah pembelajaran jarak jauh atau daring tapi Pemerintah Kota juga harus berani membelanjakan APBD untuk mendukung proses belajar daring untuk anak-anak atau siswa miskin dan yang tidak mampu.

Oleh karena itu, Wahab mendesak belanja anggaran pada sektor-sektor pembangunan fisik baiknya dialihkan ke pemenuhan fasilitas pembelajaran online bagi siswa miskin.

“Fraksi Golkar akan memberi pandangan tegas terhadap pembangunan pedestarian yang kami anggap tidak ada urgensinya. Apa pentingnya proyek itu dibanding dengan pendidikan anak-anak kita. Karena dari anak-anak ini boleh jadi akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan,” urai Ketua Fraksi Golkar itu.

Komentar

Loading...