Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar Kecam Penjemputan Paksa Nelayan Kodingareng


Akan tetapi, dalam kasus ini Manre baru menerima panggilan I itu pun dalam tenggang waktu yang tidak wajar.

Kemudian Penyidik langsung melakukan penjemputan paksa bersamaan dengan panggilan II.

Dengan demikian proses penyidikan dalam kasus ini dinilai cacat prosedur yang berdampak pada pelanggaran hak-hak Manre sebagai Tersangka.

Diketahui, Manre adalah nelayan Pulau Kodingareng yang dituduh melakukan perobekan uang dengan maksud merendahkan rupiah sesuai Pasal 35 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sementara faktanya, Manre merobek amplop yang ia tidak ketahui isinya dengan maksud menolak ganti rugi dari perusahaan tambang PT. Boskalis.

Perobekan amplop tersebut karena ia dan masyarakat Kodingareng tak ingin menerima apapun dari perusahaan yang telah merusak laut dan wilayah tangkap mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar dan Nelayan Kepulauan Sangkarrang, menyatakan,

1). Mengecam tindakan sewenang-wenang aparat Polair Polda Sulsel yang melakukan penjemputan paksa terhadap nelayan dan aktivis lingkungan.

  1. Mendesak KAPOLRI untuk memerintahkan Kapolda Sulsel cq. Polair Polda Sulsel menghentikan upaya kriminalisasi terhadap nelayan yang mempertahankan ruang hidup/wilayah tangkap ikan dan lingkungan hidup yang sehat.
  2. Membebaskan Nelayan dari kemungkinan adanya upaya penahanan sebagai tersangka dengan pertimbangan.

  • Pak Manre selama ini cukup koperatif menjalani proses pemeriksaan;
  • Pak Manre merupakan tulang punggung dalam menafkahi keluarga-anak dan istri;
  • Saat ini dalam situasi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan jaga jarak demi mencegah penularan virus dalam ruang tahanan;

  1. KOMPOLNAS untuk segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Polair Polda Sulsel dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus Manre.
  2. KOMNAS HAM RI untuk segera melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran fair trial yang berdampak pada pelanggaran hak-hak Pak Manre sebagai Tersangka.
  3. Gubernur Sulawesi Selatan agar segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus tambang pasir di wilayah tangkap nelayan di Kepulauaan Sangkarrang agar jumlah korban tidak bertambah. (Anti/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...