Dugaan Kebocoran APBD, Sekda Bone Bilang Begini

Sekretaris Daerah Bone Andi Islamuddin (kiri), dengan Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan (kanan). (FOTO: AGUNG PRAMONO/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bone diduga mengalami kebocoran. Ada potensi utang Rp21 miliar ke BPJS Kesehatan karena validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bermasalah.

Sebab, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD dasarnya merujuk pada DTKS, sedangkan data DTKS sudah banyak berpindah, banyak yang sudah meninggal dan satu sisi masih disiapkan porsi anggaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone, Andi Islamuddin menerangkan akan melakukan singkronisasi data antara pihak BPJS dengan Pemda Bone. “Karena kita juga tidak mau membayar seseorang yang sesungguhnya sudah tidak ada,” katanya Jumat (14/8/2020).

Kata dia, dalam singkronisasi data itu untuk mengecek kebenarannya DTKS, apakah orangnya meninggal, databya dobel ataukah sudah berpindah. Nanti akan dikumpulkan instansi terkait dan BPJS. “Kita buka datanya, yang mana sesungguhnya yang membuat ada utang,” bebernya.

Kepala BPKAD Bone, Najamuddin menambahkan, sebenarnya utang tidak ada. Hanya selisih penganggaran. “Tetapi di perubahan ini sudah kita masukkan sebesar Rp21 miliar lebih,” ucapnya.

Sementara Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan menjelaskan, soal PBI APBD datanya harus diverifikasi, sehingga yang menjadi potensi untuk dobelnya itu yang menyebabkan kerugian keuangan daerah akan diminimalisir.

“Sebenarnya ini sudah pernah dilakukan di APBD 2020 sudah menyiapkan anggaran untuk pendataan itu tetapi terpending karena adanya covid,” ucapnya.

Komentar

Loading...