Nelayan Demo Tolak Tambang Pasir, Nurdin Abdullah: Tunjukkan Apa Pelanggarannya?

Puluhan nelayan demo menolak tambang pasir di depan Kantor Gubernur Sulsel. (Anti/fajar.co.id)

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Hingga siang ini, puluhan massa masih memadati pintu gerbang Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (14/8/2020).

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang didominasi oleh peremuan itu,menuntut penghentian tambang pasir di sekitar Pulau Kodingareng.

Aksi yang berlangsung pada Kamis (13/8/2020) diikuti oleh Aliansi Masyarakat Pulau Kodingareng, Aliansi Masyarakat Kepulauan Sangkarrang, Aliansi Masyarakat Pesisir, dan WALHI Sulsel, mendapat perhatian dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Nurdin Abdullah mengatakan, pihaknya telah memberi penjelasan kepada masyarakat yang merasa terdampak akibat penambangan pasir yang dilakukan kapal Boskalis guna membangun proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Menurutnya, prosedur sudah dilakukan sesuai aturan dan tidak terdapat unsur pelanggaran di dalamnya.

“Karena dia (kapal Boskalis) juga memiliki izin sesuai dengan persyaratan, jadi apa yang dilanggar?,” ucapnya, saat ditemui di Bank Sulselbar, Jumat (14/8/2020).

Bahkan, jika izin pembangunan dicabut, kata dia, bisa saja pemerintah dituntut, sebab tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penambang.

“Kita sudah jelasin, tapi mereka belum mengerti, justru kalau kita batalin izinnya orang kita bisa dituntut. Tunjukkan apa kesalahan dari penambang,” bebernya.

Dalam proyek pembangunan MNP, ia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan Perda yang dipersyaratkan jarak antara kawasan tambang dan daratan di atas 8 mil.

“Zonasi 8 mil mereka boleh menambang, jadi tidak lagi di pinggir pantai. Kalau dulu kan kita di linggir pantai. Ini tidak kelihatan kok dan dia juga nambang di luar yang banyak pasir,” jelas Nurdin.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar