Terima 7 Laporan Soal Bansos di Sulsel, KPK Warning Pemerintah Daerah

ilustrasi KPK

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (Pemda) serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Juru Bicara (Jubir) KPK, Ipi Maryati Kuding menerankan, berdasarkan catatan KPK di Sulsel per 7 Agustus 2020 menerima 7 keluhan yang ditujukan kepada 3 pemkab, 2 pemkot dan 1 pemprov.

“Bone, Pangkep, Sinjai, Palopo, Pemprov Sulsel masing-masing 1 laporan. Untuk Makassar ada 2 laporan,” katanya kemarin.

Kata dia, laporan itu diterima melalui aplikasi JAGA Bansos. Setiap keluhan yang masuk akan diverifikasi oleh tim JAGA Bansos maksimal dalam waktu tiga hari. Setelah itu, tim akan meneruskan keluhan tersebut kepada pemda atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Dalam waktu paling lama 7 hari kerja pemda atau instansi terkait wajib merespons apakah keluhan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut dengan mengubah status penanganan keluhan pada aplikasi JAGA.

“Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar,” tambahnya. (agung/fajar)

loading...

Komentar

Loading...