FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Proyek infrastruktur Sulsel tetap diprioritaskan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Percepatan pemulihan ekonomi jadi fokus pemerintah pusat.
Presiden Joko Widodo mengatakan, rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk beberapa poin. Poin pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi coronavirus desease 2019 (covid-19).
Lalu, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Nah, poin ketiga mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, serta terakhir pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
"Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun. Nanti akan dikucurkan untuk enam sektor," tuturnya.
Khusus pembangunan pariwisata di 2021 dianggarkan Rp14,4 triliun. Ini diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Kebijakan yang dilakukan melalui pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan.
"Seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang," jelasnya.
Pada masa transisi RAPBN 2021 dengan rencana pendapatan negara Rp1.776,4 triliun dan belanja Rp2.747,5 triliun, maka defisit anggaran diperkirakan Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB. Defisit anggaran 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati.
"Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,5 persen sampai 5,5 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," tukasnya.
Selengkapnya, poin-poin penting pidato presiden bisa dilihat; https://fajar.co.id/2020/08/14/ini-poin-penting-pidato-presiden-ri-pada-sidang-tahunan-mpr-ri-tahun-2020/.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, pagu anggaran di kementeriannya untuk 2021 mencapai Rp149,81 triliun. Sebelumnya pagu indikatif Rp115,58 triliun. Ada tambahan Rp34,23 triliun.
"Tambahan anggaran ini untuk program ketahanan pangan seperti untuk program food estate. Di dua provinsi Kalteng dan Sumatera Utara," ungkapnya saat konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2021, Kamis, 14 Agustus.
Ia menuturkan, tambahan anggaran ini, juga akan dikucurkan pengendalian banjir Jakarta dan daerah lainnya. Total Rp3,7 triliun lebih. Hal ini untuk pencegahan dan penanganan bencana banjir yang kerap terjadi beberapa waktu belakangan.
"Termasuk untuk pengendalian di sungai Masamba. Kondisinya sementara sudah bertahap ditangani di sana," bebernya.
Selain itu, proyek di bidang sumber daya air di Sulsel juga masuk prioritas 2021. Seperti pembangunan bendungan, embung dan sebagainya. Total anggarannya Rp18,35 triliun. Semua untuk pembangunan 47 bendungan. Termasuk bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar.
"Juga lanjutan revitalisasi sejumlah danau masih akan berlanjut. Salah satunya proyek revitalisasi Danau Tempe (RDT)," jelasnya.
Sementara bidang cipta karya, dianggarkan Rp5,93 triliun untuk pembangunan dan renovasi sejumlah sarana dan prasarana pendidikan. Khusus di Sulsel ada kucuran untuk pembangunan gedung RS UIN Alauddin Makassar.
"Juga ada pengembangan wilayah metropolitan di Palembang, Banjarmasin, Makassar dan Denpasar. Totalnya Rp924 miliar lebih. Ini termasuk untuk pengembangan perpipaan air limbah atau IPAL di Makassar," urainya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan sejumlah proyek prioritas di RAPBN 2021. Ada sejumlah proyek transportasi di Sulsel yang masuk rencana penganggaran.
"Proyek kereta api Makassar-Parepare tetap prioritas. Kita ingin percepat ini. Termasuk rencana pengembangan pelabuhan Garongkong," tuturnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI asal Sulsel, Hamka B Kady menuturkan, sebenarnya proyek-proyek strategis di Sulsel diusulkan dan terus dikawal di RAPBN 2021. Tetapi, tentu butuh penguatan termasuk juga diusulkan para kepala daerah di Sulsel.
"Mungkin rencana revitalisasi Dermaga Kayu Bangkoa tak masuk karena tak didukung Gubernur. Namun sebenarnya rancangan ini masih akan dibahas lebih lanjut," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Pakar Ekonomi, Prof Anwar Anas Makkatutu mengatakan, inti dari pidato presiden saat sidang paripurna di gedung DPR/MPR, adalah upaya pemulihan ekonomi. Serangan Covid-19, mempengaruhi semua sektor yang membuak pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau -5,32 persen.
Beruntung, pertumbuhan ekonomi Sulsel tak jatuh melebihi perekonomian nasional. Artinya, kata dia, masih ada sektor kuat yang menurutnya menjadi penopang. Sektor inilah yang semestinya dirangsang untuk menopang kondisi ekonomi nasional. Sektor tersebut adalah pertanian.
Baik pemerintah daerah maupun provinsi sudah harus fokus untuk mengembangkan sektor yang banyak menjadi tumpuan hidup masyarakat tersebut. Stimulus untuk sektor ini menurutnya masih minim. Selain UMKM dan mereka yang terdampak, petani juga harusnya mendapat stimulus baik berupa permodalan hingga tambahan bantuan subsidi serta beberapa kebutuhan lainnnya.
"Pemerintah harus fokus. Memang sulit kalau mau dikerjakan semua, pembenahan dilakukan bertahap. Tak bisa kita perbaikan sektor satu dan lain secara bersamaan. Fokus pada bagian yang dianggap potensi dan unggulan dahulu," bebernya kepada FAJAR, Jumat malam kemarin.
Selama ini, dia hanya melihat dominasi pemberian stimulus rata-rata dari pemerintah pusat. Akibatnya, banyak yang memganggap penyaluran bantuan kredit UKM, hingga bantuan langsung tunai tak tepat sasaran. Padahal, pemda yang justru lebih tahu wilayahnya masing-masing. Target peningkatan daya beli masyarakat harus bisa terangsang.
Selain itu, kata dia, daerah juga semestinya punya data akurat terkait para penerima bantuan. "Sekarang kalau kami bertanya siapa yang paling terdampak, pemda bilang UMKM. Pas diminta datanya, tidak ada, tak akurat," jelasnya.
Tahun depan, stimulus itu harus dipertahankan. Dia menginginkan, agar pemberian stimulus tetap menjadi program utama pemerintah. Sisa evaluasinya. Apalagi, anggarannya tak sedikit. Menghabiskan dana pemerintah yang cukup besar.
"Wajar kalau pak Presiden marah, saat mengetahui realisasi pemberian stimulus yang masih rendah. Penyalurannya lambat dan tak tepat sasaran. Saya kira ini tanda bahwa, ada evaluasi yang mesti dilaukan," tambahnya.
Pakar Pemerintahan Unhas, Prof Armin Arsyad mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel, saat awal pandemi covid-19. Program duta wisata menjadi cara pemerintah untuk tetap biaa menyelamatkan beberapa sektor usaha dari keterpurukan.
Misalnya saja untuk hotel, Pemprov Sulsel membayar penyewaan kamar, yang selama ini digunakan untuk isolasi pasien Covid-19. Meski dengan biaya murah, minimal ada pemasukam tambahan, ketimbang hotel harus mati dan tanpa adanya penghuni.
"Kemudian katering, pemprov tidak menggunakan jasa penyedia makanan di hotel. Melainkan katering luar, agar usaha makanan tetap hidup. Saya kira ini program yang sangat luar bisa. Tetap menjaga stabilitas usaha, meskipun tidak secara keseluruhan,” bebernya. Penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi tepat sasaran.
Selain itu, ada program rapid test gratis. Menurutnya dengan beragam program tersebut tren peningkatan kasus yang dulunya tinggi bisa melandai. Meskipun, upaya maksimal masih tetap dibutuhkan mengingat tren kasus positif masih terus terjadi. "Sekarang sisa peran pemda untuk mendukung, apa yang dilakukan Pemprov Sulsel," tambahnya. (ful-fik/abg/fajar)
