DPR Diminta Bentuk Pansus Djoko Tjandra, KAKI: Ada Penguasa Politik yang Atur Skenario

Djoko Tjandra. FOTO: ANTARA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kasus Joko Tjandra buron Kejaksaan yang bisa dengan bebas keluar masuk wilayah Indonesia belum selesai. Setelah petinggi Polri dan Kejaksaan menjadi tersangka, pihak imigrasi pun tidak bisa lepas dari target selanjutnya.

Seperti yang diketahui, red notice Joko Tjandra sempat dihapus. cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Kelakukan oknum tersebut pun akan terbongkar sejalan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Polri maupun korps Adhyaksa.

”Untuk mengungkap fakta keluar masuknya buron yang belasan tahun dikabarkan berada di luar negri. Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) meminta DPR untuk melakukan pansus dan memimpin proses hukum kasus Joko Tjandra,” terang Ketua Umum KAKI Arifin Nur Cahyono, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (16/8).

Arifin menilai, kasus yang mencuat ke permukaan begitu kental aroma politik. ”Kami menilai, ada dirigen penguasa politik yang terlibat mengatur skenario. Siapa oknum itu. Kita bisa lihat dalam perjalaannnya,” ucap Arifin.

Ditambahkannya, adanya oknum Polri, Kejaksaan dan Imigrasi yang terlibat langsung membuat masyarakat tidak sepenuh percaya bahwa kasus ini akan diungkap secara menyeluruh.

”Mau diungkap secara terang benderang, publik pasti pesimistis. Skandal Joko Tjandra bukan hanya soal hukum tapi juga penyalahgunaan kekuasaan maka oleh karena itu harus ada Pansus yang mengungkapnya,” terangnya.

Tindak tanduk Joko Tjandra yang bisa berkolaborasi dengan para oknum penegak hukum lintas lembaga masih menjadi prioritas untuk diungkap.

Komentar

Loading...