Pengelolaan Anggaran Diskes Tak Beres, Masalah Bermunculan

Ilustrasi anggaran

FAJAR.CO.ID, BULUKUMBA– Dinas Kesehatan Bulukumba terus menjadi perhatian. Satu per satu kasus dugaan korupsi bermunculan.

Kasus yang sudah ditangani polisi yakni dugaan penyalahgunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp17 miliar pada 2019. Penyidik Polres Bulukumba menemukan potensi kerugian negara Rp6,8 miliar.

Selain itu, dana non kapitasi juga bermasalah. Sekitar Rp1,9 miliar anggaran tidak dicairkan kepada 20 puskesmas sejak November 2018 hingga Desember 2019. Juga dana non kapitasi senilai Rp1,2 miliar Januari sampai April 2020.

Padahal Puskesmas telah melaporkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke Dinas Kesehatan. Sementara anggaran tersebut telah dicairkan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke Dinas Kesehatan Bulukumba.

Kasus lainnya, keterlambatan pencairan honor petugas Public Safety Center (PSC) Bulukumba selama lima bulan. Ini membuat petugas di garda terdepan dalam penanganan darurat memilih mogok kerja.

Anggota DPRD Bulukumba, Juandy Tandean, menyesalkan kejadian tersebut. Terkait honor PSC yang belum dicairkan, dia mengaku telah mendengar keluhan para staf PSC dan mengancam akan mogok kerja.

Pihaknya sudah menegur kepala Dinas Kesehatan untuk membayar gaji mereka, namun tidak kunjung dipenuhi. Padahal para staf dan anak magang telah mengabdikan diri di PSC.

“Koordinator dan kadis kesehatan tidak becus, lebih baik mundur dari jabatannya,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, Wahyuni enggan berkomentar banyak terkait hal itu. Namun dia menyadari adanya karut-marut yang terjadi sebelum dia memimpin Dinas Kesehatan.

Komentar

Loading...