Soal Covid-19, Gatot Nurmantyo: Pemerintah Menggampangkan

Selasa, 18 Agustus 2020 18:59

Gatot Nurmantyo (tengah) dan Din Syamsuddin (kiri) saat menghadiri deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi. Foto: Ricardo/JPNN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo mengeluhkan dengan sikap pemerintah yang terlalu menggampangkan penanganan virus Korona atau Covid-19 di tanah air. Bahkan, lebih memikirkan penanganan yang lain ketimbang permasalahan pandemi.

‎”Respons terhadap ancaman ini dipenuhi sikap menggampangkan dan bahkan lebih fokus pada kepentingan lain yang bisa lebih dulu dikesampingkan,” ujar Gatot di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8).

Mantan Panglima TNI ini menambahkan, dalam situasi saat ini dirinya mengajak masyarakat untuk bersatu padu. Tidak boleh ada oknum yang dengan sengaja membuat provokasi supaya Indonesia terpecah belah.

“Perlunya kita bersatu dalam keyakinan bersama bahwa sebagai bangsa ini tidak boleh dan jangan pernah dipecah belah untuk kepentingan apapun. Mari kita hentikan segala bentuk upaya pembelahan bangsa dengan alasan apapun,” katanya.

Baca Juga: Din Syamsuddin: Ada Oknum yang Ingin Menggembosi KAMILebih lanjut, Gatot juga mengatakan, sejatinya Indonesia bisa lepas dari segala kesulitan yang ada. Karena negeri ini memiliki kekayaan yang melimpah. Potensi itu seharunya itu bisa menjadi modal dasar Indonesia bisa lepas dari segala bentuk kesulitan.

“Indonesia memiliki seluruh potensi untuk menjadi negara maju. Itu artinya Indonesia akan lepas dari segala kesulitan,” ungkapnya.

Adapun, sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut di antaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, dan Ahmad Yani.‎

Mereka juga menyampaikan delapan tuntutan untuk menyelamatkan Indonesia:

  1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.
  3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
  4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.
  5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.
  6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.
  7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.
  8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. (JPC)

Bagikan berita ini:
3
9
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar