Kasus Dugaan Korupsi KPU Sulbar, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Rabu, 19 Agustus 2020 11:37

FAJAR.CO.ID, MAMUJU, FAJAR — Dugaan korupsi dana publikasi KPU Sulbar merugikan negara Rp1,8 miliar. Berdasarkan hasil audit BPKP.

Hasil audit telah diserahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke penyidik Polresta Mamuju, Selasa, 18 Agustus. Gelar perkara untuk menentukan tersangka bakal segera dilakukan.

“Saya belum bisa menyampaikan calon tersangka. Nanti setelah gelar perkara,” jelas Kasat Reskrim Polresta Mamuju, AKP Syamsuriyansah, Selasa, 18 Agustus.

Dia menambahkan, laporan hasil tersebut juga bakal dilaporkan ke Polda Sulbar. Termasuk bakal membuat tembusan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Diketahui, penyidik kepolisian telah meminta keterangan terhadap 15 orang. Dari 15 orang tersebut, penyidik membidik tujuh orang calon tersangka. Polisi menduga, sejumlah pihak telah memainkan anggaran kegiatan belanja fasilitasi kampanye calon DPD yang nilainya mencapai Rp3 miliar lebih.

Proses tender juga diduga sengaja dibatalkan dan pihak KPU hanya menunjuk langsung agency tertentu. Padahal, menurut Syamsuryiansah, hal itu tidak perlu dilakukan karena semua penyedia barang dan jasa ada di Sulbar.

Ketua KPU Sulbar, Rustang juga masih enggang berkomentar terkait masalah itu. Kata dia, pihaknya akan rapat dulu bersama divisi hukum dan Parmas.

“Mohon maaf yah. Saya belum mau komentar dulu karena saya belum lihat, nanti salah, jadi saya bicarakan dulu dengan teman-teman di KPU,” kata Rustang.

Sebelumnya, mantan Plt Sekretaris KPU Sulbar, Baharuddin menyebut, pihaknya tidak mengerti atas dugaan pelanggaran yang di maksud. Sebab, semua proses penggunaan anggaran sudah sesuai mekanisme.

“Prosesnya dari panitia ke PPK. Menurut panitia dan PPK sudah sesuai mekanisme (penunjukan langsung, red). Jadi saya sebagai KPA, kalau sudah sesuai tidak bisa juga kami halangi karena tahapan,” jelasnya.

Baharuddin beralasan, saat proses lelang ada beberapa peserta tender yang tidak memenuhi syarat. Sehingga, dilakukan penunjukan langsung ke agency.

“Menurut panitia, agency itu menunjuk tiga televisi (media). Mepet waktunya, melanggar kalau ditender lagi karena tahapan,” pungkasnya. (rul/dir/fajar)

Bagikan berita ini:
2
7
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar