Kasus Djoko Tjandra, Polri Dalami Dugaan Keterlibatan Imigrasi

Tersangka Djoko Tjandra (baju orange) dikawal petugas kepolisian saat tiba di Bandara Halim perdanakusuma, Jakarta, belum lama ini. (DOK. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bareskrim Polri terus mendalami dugaan keterlibatan oknum dari institusi lain dalam perkara Djoko Tjandra. Terutama berkaitan dengan pencabutan red notice atas nama terpidana kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) PT Bank Bali itu.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menuturkan, kemarin (19/8) penyidik memeriksa Kepala Imigrasi Jakarta Utara Sandi Andaryadi. ”Kami bersurat ke Dirjen Imigrasi. Yang datang tentunya yang punya kapabilitas menjelaskan pencabutan red notice,” jelas Awi.

Selain itu, penyidik terus mendalami dugaan aliran dana dari Djoko kepada oknum di kepolisian. Termasuk dugaan yang diterima mantan Kadivhubinter Irjen Napoleon Bonaparte.

Kemarin penyidik menggali keterangan dari Djoko Tjandra. ”Jumlahnya setelah klir akan disampaikan,” katanya.

Penyidik, kata dia, juga menggunakan metode follow the money dalam menangani perkara Djoko Tjandra. Dengan begitu, terbuka kemungkinan untuk mengetahui aliran uang kepada oknum dari institusi lain di luar kepolisian. ”Tapi, penyidik masih menggali sampai mana aliran dana ini,” tuturnya.

Baca juga: Polri Dalami Aliran Dana Djoko Tjandra ke Ditjen Imigrasi

Sementara itu, KPK ingin langsung menangani kasus Djoko Tjandra. Alasannya, kasus tersebut melibatkan sejumlah oknum dari institusi penegak hukum. ”Dugaan-dugaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum sebaiknya ditangani KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kemarin.

Komentar

Loading...