Politikus Demokrat Kaget Pemerintah Bayar Influencer Rp90 M: Peran Humas Apa?

Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto kaget dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dalam temuannya, ICW mengungkap bahwa Pemerintahan Joko Widodo menggelontor anggaran cukup besar untuk membayar jasa influencer atau tokoh berpengaruh.

Tak tanggung-tanggung, ICW menyebut bahwa anggaran itu mencapai Rp90,45 miliar sejak 2014 lalu.

“Cukup mengejutkan apabila benar sebegitu besar uang rakyat dipergunakan oleh pemerintah untuk membayar influencer,” ucap Didik kepada jpnn.com, Jumat (21/8).

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat ini lantas menyentil peran kehumasan, yang ada di berbagai instansi pemerintah.

Sejatinya, kata Didik, mereka secara institusional baik perangkat dan sumber daya manusianya.

Punya tugas dan kapasitas yang lebih dari cukup untuk menyosialisasikan setiap kebijakan pemerintah.

“Lantas apa peran kehumasan yang ada di setiap kementerian dan lembaga, yang dimiliki pemerintah?” tanya Didik.

Dia menyebutkan, dengan sarana dan sumber daya yang sangat besar tersebut logikanya pemerintah mampu, dan tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun.

Apalagi kalau kebijakan dan program pemerintah tersebut orientasinya untuk kepentingan rakyat, dan bukan sebaliknya tanpa influencer rakyat akan mengakses dengan sendirinya.

“Mestinya ukuran kebijakan dan program yang baik bukan seberapa capaian endorsemen influencer setiap produk pemerintah,”

“Tetapi seberapa banyak rakyat mengafirmasi dan merasakan manfaat atas kebijakan dan program tersebut,” tambahnya.

Komentar

Loading...