Bahaya Politik Uang, Pemberi dan Penerima Bisa Didenda hingga Rp1 Miliar

Senin, 24 Agustus 2020 14:52

Sosialisasi pengawasan partisipatif bersama media dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 20...

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menjelang kontestasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Makassar Desember mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi demi menciptakan pemilu berkualitas.

Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian pihaknya kali ini adalah politik uang. Hal itu dianggap menjadi ancaman terhadap pemilihan serentak. Apalagi Kota Makassar termasuk daerah rawan politik uang.

“Isu penting yang harus kita dorong menjelang pemilu serentak yang pertama bahaya politik uang dan menghindari politik Suku, Agama, dan Ras (SARA) , saya pikir dua isu ini yang bisa mengancam pelaksanaan pemilihan serentak di Kota Makassar,” ujarnya, Senin (24/8/2020).

Nursani membeberkan ancaman pidana dan denda menanti bagi masyarakat yang melakukan politik uang. Baik pemberi maupun penerima sama sama akan mendapat sanksi. Tak tanggung-tanggung, pelaku bisa dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 Miliar.

“Pemberi dan penerima akan mendapat ancaman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun penjara, sedangkan denda minimal 200 juta, maksimal 1 Miliar,” tegasnya.

Untuk menghindari politik uang, sambung Nursani, masyarakat harus merubah pola pikir yang selama ini melekat yaitu jargon ambil uangnya jangan pilih orangnya, dengan tolak uangnya kemudian lapor pelakunya.

Kendati demikian, Nursani menambahkan, ada beberapa materi yang dikecualikan dan bisa diterima oleh masyarakat, berupa peraga kampanye, uang transportasi, makan dan minum. Di luar itu dapat diduga itu merupakan politik uang.

Akan tetapi hal tersebut tetap ada batasannya. Seperti anggaran makan minum tidak boleh melebihi 30 ribu, bahan kampanye tidak boleh lebih 60 ribu. Hadiah lainnya, tidak boleh lebih dari 1 juta kalau diakumulasi.

“Misalnya ada pertandingan domino juara 1 Rp500 ribu, juara dua Rp300 ribu, juara tiga Rp200 ribu. Harus begitu hitung hitungannya. Bukan 1 juta pertama kemudian 500 ribu kedua, lebih kalau begitu hitungannya,” tuturnya.

Maka dari itu, Bawaslu Kota Makassar terus melakukan sosialisasi menjelang pemilu serentak yang kurang dari empat bulan lagi. Dengan memaksimalkan ikon Bawaslu maupun sosialisasi langsung hingga ke tingkat kecamatan.

“Makanya kita sosialisasikan berupa spanduk untuk menolak politik uang, jadi setiap ada ikon Bawaslu Kota pasti kita sisipkan bahaya politik uang termasuk kita sudah sosialisasikan di tingkat kecamatan, bahayanya politik uang, bukan hanya pemberi, namun penerima pun kena,”pungkasnya. (ikbal/fajar)

Komentar