Jaksa Diminta Ajukan Gugatan, Penyelamatan Dua Pulau Pemkot


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penyelamatan aset Pemkot Makassar, yakni Pulau Kayangan dan Pulau Lae-lae jalan ditempat. Belum ada titik terang atas kedua aset tersebut.

Upaya penyelamatan aset Pemkot Makassar tersebut pernah diupayakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Makassar sejak tahun lalu. Jalur nonlitigasi yang ditempuh bahkan kandas, karena tidak ada kesepatan antara kedua belah pihak.

Pakar Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Hambali Thalib mengatakan, kalau langkah nonlitigasi tidak ada titik temu, JPN bisa melakuan dua opsi sebagai pengacara negara.

Pertama, melalui gugatan perdata dalam bentuk pengosongan dan ganti rugi. Kedua, melalui proses pidana kalau ada indikasi pidana. Misalnya, ada dugaan pemalsuan surat-surat bukti penguasaan atau perjanjian serta tindak pidana penyerobotan aset pemerintah.

“Dalam kasus seperti ini JPN harus serius mau bertindak, jangan setengah-setengah. Bahkan JPN bisa melakukan gugatan ke PTTUN kalau ada indikasi penguasaan didasarkan atas keputusan pejabat publik seperti BPN, atau instansi lain yang terkait dengan objek sengketa,” kata Prof Hambali Thalib, Minggu 23 Agustus.

Guru besar Fakultas Hukum UMI ini juga menuturkan pulau kecil dan tanah tumbuh termasuk pesisir adalah milik negara atau pemerintah. Tidak ada dalil yang membenarkan sebagai pemilik. Yang ada hanya penguasaan berdasarkan kontrak kerja sama dengan pemerintah.

Komentar

Loading...