Denda Progresif Pelanggar PSBB DKI Segera Berlaku

Petugas mendata pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Jum'at (22/5/2020). Pemerintah memberikan sanksi terhadap pelanggar PSBB berupa tugas untuk membersihkan fasilitas umum, 'push up', dan 'squat jump' dengan mengenakan rompi pelanggar PSBB guna memberikan efek jera. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan denda progresif yang lebih berat bagi pelanggaran protokol kesehatan berulang. Kebijakan ini berlaku bagi individu maupun kantor/tempat usaha.

Hal tersebut telah tertuang pada Pergub Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha mengatakan, denda akan dilakukan terpusat menggunakan aplikasi Jak APD (Jakarta Awasi Peraturan Daerah).

Nantinya, Dinas Komuninasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai data integrator yang mengumpulkan catatan-catatan pelanggaran oleh dinas terkait.

“Saat ini, aplikasi Jak APD masih dalam fase masa percobaan bagi para pengguna internal sekaligus pengenalan/sosialisasi kepada masyarakat,” kata Yudhis dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8).

Setelah sosialisasi selesai dilakukan oleh unit-unit terkait, Pemprov akan melakukan evaluasi percobaan dan eror yang ditimbulkan. Setelah semuanya dipastikan bekerja sebagaimana mestinya, serta integrasi data telah dilakukan, maka akan masuk pada tahap sanksi denda progresif bagi para pelanggar PSBB.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah menambahkan, pengguna Jak APD merupakan internal Pemprov DKI, di antaranya dinas yang dipimpinnya, dan Satpol PP.

“Semua data nanti akan terkait. Ini dilakukan agar semuanya disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tidak dilakukan pelanggaran yang berulang,” sambungnya.

Komentar

Loading...