Diminta Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki, KPK Merespons Begini

Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: Instagram/ngopibareng

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait permintaan Komisi Kejaksaan (Komjak), untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan suap yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari. KPK menuturkan bahwa pelimpahan kasus ini memang sudah sejak awal disarankan.

“Sejak awal mencuatnya perkara yang melibatkan aparat penegak hukum ini, saya selalu dalam sikap sebaiknya perkara dimaksud ditangani oleh KPK. Karena memang perkara dengan tipologi seperti itulah yang menjadi domain kewenangan KPK. Termasuk perkara yamg melibatkan penyelenggara negara,” kata Nawawi saat dikonfirmasi, Kamis (27/8).

Untuk diketahui, sejumlah kasus yang menyeret aparat penegak hukum kini tengah ditangani oleh instansinya masing-masing. Seperti halnya Kejaksaan Agung yang saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Hayin Suhikto dan sejumlah pejabat Kejari Inhu lainnya.

Selain itu, Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan suap terkait skandal terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra yang menjerat mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari.

Selain Kejagung, Bareskrim Mabes Polri juga telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.

Komentar

Loading...