Gara-gara Dua Hal Ini, Gubernur Dituding Anti Dialog Masalah Rakyat

Unjuk rasa yang terjadi di gerbang Kantor Gubernur beberapa waktu lalu.

Masalah kedua ialah soal polemik nelayan Pulau Kodingareng, yang menuntut NA mencabut izin tambang pasir PT Boskalis. Para nelayan menganggap tambang itu mengurangi hasil tangkapannya.

Bahkan, mereka sempat nginap selama sehari di pintu gerbang kantor Gubernur Sulsel, pada Kamis (14/8/2020) lalu.

Namun sia-sia. Usaha mereka bertemu dengan orang nomor satu di Provinsi Sulsel tidak terpenuhi.

“Sejak Juli, saya hanya bisa dapat ikan tenggiri hanya seekor saja yang beratnya 3 kilogram. Sebelum ada penambang, bisa dapat tujuh ekor yang harganya Rp50 ribu per ekor,” kata seorang nelayan, Suwandi.

Nurdin Abdullah mengatakan, pihaknya telah memberi penjelasan kepada masyarakat yang merasa terdampak akibat penambangan pasir yang dilakukan kapal Boskalis guna membangun proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

“Karena dia (kapal Boskalis) juga memiliki izin sesuai dengan persyaratan, jadi apa yang dilanggar?,” ucapnya.

“Kita sudah jelasin, tapi mereka belum mengerti, justru kalau kita batalin izinnya orang kita bisa dituntut. Tunjukkan apa kesalahan dari penambang,” bebernya.

Dalam proyek pembangunan Makassar New Port (MNP), dia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan Perda yang dipersyaratkan jarak antara kawasan tambang dan daratan di atas 8 mil.

“Zonasi 8 mil mereka boleh menambang, jadi tidak lagi di pinggir pantai. Kalau dulu kan kita di linggir pantai. Ini tidak kelihatan kok dan dia juga nambang di luar yang banyak pasir,” jelas Nurdin. (ishak/fajar)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR