Koalisi Perempuan Indonesia Minta RUU PKS dan PRT Segera Dibahas


FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulsel, Marselina May menuturkan pihaknya terus mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT).

Hal itu guna perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan mendaparkan hak dan perlin negara.

“Sehingga mereka (korban) bisa merasakan betul bahwa negara itu hadir,” ucap Marselina pada Konferensi Perempuan Timur 2020, Kamis (27/8/2020).

Ia mengaku Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) konsen pada bidangnya dalam mengawal dan memberi dukungan kepada masyarakat khususnya korban kekerasan.

Menurutnya, kesertaraan hak laki-laki dan perempuan sama. Termasuk dalam kepemimpinan.

“Perempuan wajib diberi ruang kepemimpinan. Karena dalam kepemimpinan tidak berjenis kelamin laki laki atau perempuan, mereka punya hak yang sama. Perempuan juga bisa memimpin,” tandasnya.

Tidak hanya mendorong RUU PKS dan RUU PRT yang saat ini masih mandet dalam lingkup DPR RI, ia juga menyebut perkawinan dini juga harus ditiadakan, sesuai dengan UU yang mengatur bahwa pernikahan hanya dilakukan ketika menginjak usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Hal itu lantaran, dapat memicu kekerasan terhadap perempuan. Mengingat belum adanya kesiapan dalam berumah tangga.

“Anak-anak ini belum siap, makanya kekerasan sering terjadi. Ini harus kita selesaikan bersama bukan kerja sendiri, makanya negara, pemerintah harus hadir mendengarkan dan bsia mengesahkan RUU itu,” tutup Marselina. (Anti/fajar)

Komentar

Loading...