Koalisi Perempuan Minta Pemerintah Tak Abai Atas Jaminan Kesehatan Masyarakat


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Tingginya angka kekerasan di wilayah Indonesia Timur membutuhkan sinergitas dari beberapa pihak guna menekan angka kasus tersebut.

Termasuk Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulsel yang berperan dalam layanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu, perempuan, anak dan disabilitas.

Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulsel, Marselina May mengatakan pihaknya akan mengadvokasi kasus-kasus yang masuk dalam balai perempuan yang berkaitan erat dengan layanan kesehatan.

Mengingat, masih ada masyarakat yang tidak memiliki BPJS, KIS, dan aduan kasus kesehatan lainnya.

“Balai perempuan ini merupakan ujung tombak gerakan koalisi perempuan, sehingga seluruh pengaduan warga miskin, anak, perempuan dan disabilitas akan didekatkan dengam layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai,” ucapnya pada Konferensi Perempuan Timur 2020, Kamis (27/8/2020).

Ia menjelaskan, pihaknya bekerja berdasarkan data yang merupakan aduan kasus masyarakat. “Kami difokuskan pada jaminan kesehatan nasional,” lanjutnya.

Marselina May menyebut, Koalisasi Perempuan Indonesia Wilayah Sulsel telah membuat Kelompok-kelompok Balai Perempuan mengembangkan inisiatif Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (PIPA-JKN) untuk memantau akses perempuan, anak, warga miskin terhadap JKN dan program perlindungan sosial lainnya.

“PIPA itu bagaimana mempunyai data yang kongkrit dan warga bisa mengadukan kasusnya, setelah itu kasusnya akan dilakukan advokasibsehingga kasus itu mendapat perbaikan hingga masuk sistem negara,” bebernya.

Komentar

Loading...