Lahan Kerata Api Bermasalah, Warga Merasa Dicurangi

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare.

FAJAR.CO.ID, MAROS– Pembebasan lahan rel Kereta Api (KA) di Maros bermasalah. Warga mengaku tak dilibatkan saat bahas harga lahan.

Itu diungkapkan warga saat kunjungan Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol Halim Pagarra bersama Kasdam XIV Wirabuana, Brigjen TNI Andi Muhamad di Desa Ma’rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Rabu, 27 Agustus.

Salah seorang warga Desa Ma’rumpa, Jamaluddin curhat kepada Wakapolda dan Kasdam. Dia mengatakan pihak balai tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan harga yang ditetapkan tim apraisal juga dibawah NJOP yang berlaku sehingga sangat merugikan.

“Kami selaku warga tidak pernah dilibatkan padahal tanah kami yang akan dibebaskan,” sebutnya.

Kejanggalannya kata dia, pengukuran lahan dilakukan pada 2018 dan 2019. Namun harga lahan dipatok sesuai nilai pada 2017.

“Tentu harganya jauh di bawah sepantasnya. Makanya warga menolak,” jelasnya.

Dia juga menilai jika harga yang ditetapkan tim apraisal tidak masuk akal. Harganya dipatok Rp30 ribu hingga Rp90 ribu. Padahal harga tanah masuk kategori kelas satu.

“Tim apraisal bilang tidak ada data, tentu saja tidak ada data karena mereka tidak pernah bersama kami, tidak pernahmenemui kami,” ungkapnya.

Kepala Balai Perkeretaapian, Jumardi, mengatakan beberapa bidang tanah sudah selesai proses pembebasannya. Namun sebagian lagi bermasalah.

“Ada beberapa warga sudah setuju dan minta tanahnya diukur namun dihalang-halangi oleh oknum,” jelasnya. (rin/dir/fajar)

Komentar

Loading...