Apalagi saat ini merupakan tahun politik menghadapi Pilkada serentak di 12 kabupaten di Sulsel.
"Tindakan serta sikap arogansi Pak TP seperti ini, bukannya membawa Partai Golkar semakin baik dan maju malah justru semakin buruk. Makanya DPP harus bersikap dan tindakan yang dilakukan TP tidak boleh dibiarkan karena ini menyangkut marwah dan wibawa partai kedepannya," tegas Risman dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020).
Keyakinan demisioner Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel ini, bahwa Golkar akan semakin buruk dibawah kendali TP, karena baru star awal kepemimpinan Walikota Parepare itu di beringin Sulsel sudah tidak beres dalam hal komposisi pengurus.
"Bagaimana bisa mengurusi 24 kabupaten lainnya, terkhusus 12 daerah yang berpilkada. hal-hal seperti ini saja tidak bisa dijalankan dengan baik padahal perjanjian dalam menuntaskan pengurus itu hanyalah 7 hari berdasarkan keputusan hasil musda," urainya.
Tak hanya sikap arogansi dan otoriter TP yang dipertontonkan ke publik, politik adu domba antar kader, lanjut Risman juga dilakukan dengan membolak balikkan fakta komunikasi yang ada.
Lain yang di ucapkan di depan tim formatur dan lain pula yang di sampaikan kepada bapak Nurdin Halid, baik secara lisan maupun sesuai surat kesepakatan yang di buat sendiri oleh TP.
Hal ini menandakan serta membuktikan TP telah gagal dalam menjalankan keputusan hasil Musda yang dihelat di Jakarta tanggal 6 sampai 8 Agustus lalu.
Untuk itu MRP bersama anggota KMPG liannya di Sulsel mendesak TP sebagai formatur terpilih mundur karena telah banyak melakukan pelanggaran musda.
