Mutasi Pejabat di Lingkup Pemkot Makassar Jangan Dibawa ke Ranah Politik

Anton Paul Goni

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rencana Mutasi yang bakal dilakukan PJ Wali kota Makassar, Rudy Djamaluddin, santer dikaitkan dengan isu Pilkada 2020 mendatang.

Alhasil, netralitas Pemerintah Kota (Pemkot) sempat diragukan padahal mutasi dalam lingkup organisasi pemerintahan dianggap hal yang lumrah.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Anton Paul Goni, mengaku tidak paham dengan pola pikir pihak yang mengaitkan hal ini dengan masalah politik, sehingga dia menganggap pihak tersebut terlalu naif.

“Jadi terlalu naif kalau mau dikaitkan dengan Pilwalkot. Soal mutasi itu kan ada kaitannya dengan kebutuhan organisasi. Ada jabatan yang lowong, tentunya harus diupayakan mengisi jabatan yang kosong tersebut karena ada yang pensiun atau untuk penyegaran,” ujarnya, Sabtu (29/8/2020).

Ada urgensi yang mengharuskan jabatan tidak boleh kosong terlalu lama hingga harus ada Plt. Pemerintahan dianggap akan lebih optimal dengan adanya pejabat yang defenitif.

Selain itu proses mutasi tidak serta merta dilakukan begitu saja, butuh pertimbangan yang cukup matang oleh Pemkot sebelum akhirnya mengambil keputusan.

“Itu bukan serta merta ada mutasi tetapi ada perencanaan sebelumnya oleh Pak Pj Walikota dengan Baperjakat,” sebut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar.

“Saya rasa pak Pj Walikota dengan Baperjakat jauh hari sudah melihat pejabat eselon yang akan pensiun, sehingga bisa menyiapkan pejabat pengganti,” kata Anton.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar