Faisal Basri: Pengusaha Migas Kita Sudah Rontok Satu per Satu

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tak kunjung selesainya revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Padahal revisi regulasi yang lebih muda yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) sudah selesai, dikebut saat pandemi, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.

Menyusul UU Minerba, saat ini pemerintah dan DPR justru membahas rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Pembahasan revisi UU Migas sendiri belum dimulai lantaran pemerintah belum juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke DPR.

Pengamat ekonomi politik Faisal Basri melihat pemerintah tidak memberikan skala prioritas pada revisi UU Migas. “Dari sisi ekonomi politik saya bisa paham kalau UU Migas oligarknya sedikit. Beda dari UU Minerba, oligarknya banyak. Nah, UU EBT itu nanti oligarknya juga banyak,” kata Faisal dalam webinar Bimasena Energy Dialogue, Sabtu (29/8).

Ekonom senior Indef tersebut melihat, saat ini pemain di sektor migas sudah berguguran. Tinggal sedikit pelaku. “Cuma ada Pak Arifin Panigoro saja tinggal sama beberapa yang berkepentingan, karena pengusaha migas kita sudah rontok satu per satu,” lanjutnya.

Di lain pihak, pemain di sektor EBT terus berkembang. Faisal melihat, pemain di sektor ini dan pemerintah sama-sama punya kepentingan.

Dari sisi pelaku, Faisal menduga ada kepentingan untuk mendapatkan subsidi dana sawit, dibukanya moratorium lahan, dan stimulus fiskal seperti super tax deduction maupun tax holiday. Sementara itu, dari sisi pemerintah, Faisal melihat ada kepentingan politik untuk 2024.

Komentar

Loading...