Mutasi 76 ASN, Bawaslu: Adnan-Kio Bisa Didiskualifikasi

Selasa, 1 September 2020 12:16

Pelantikan pejabat di Pemda Gowa. (Dok. Humas Gowa)

Diketahui ASN yang melanggar bernama Murhadi berpropesi sebagai Guru. Selanjutnya, mantan Protokoler Pemda yang sedang menjabat sebagai Kasubag di Kantor Kecamatan Bajeng Barat Muh. Abrar.

Terpisah, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik menuturkan memang ada izin yang diberikan ke Pemkab Gowa. Izin diberikan sudah melalui pertimbangan dan tidak menyalahi aturan.

“Ada izinnya. Diizinkan untuk isi kekosongan jabatan, serta tour of duty atau mutasi untuk percepatan penanganan covid-19 serta dampak sosial dan ekonominya di Kabupaten Gowa,” ungkapnya.

Ditambahkannya, izin mutasi tentu akan sangat hati-hati dan selektif untuk diberikan. Salah satunya karena pertimbangan kekosongan jabatan. Pihaknya tentu tidak akan sembarangan.

“Pemerintah akan sangat objektif. Hal ini juga karena menyangkut netralitas ASN. Jadi ASN tentu harus tegas wujudkan netralitas,” tukasnya.

Masih Diragukan

Larangan mutasi tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali ada persetujuan tertulis dari menteri.

Pakar Tata Negara Fakultas Hukum Unhas, Prof Achmad Ruslan mengatakan, aturan larangan memutasi itu sangat jelas dan wajib ditaati. Jika tidak, petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau biasa disebut Undang-Undang Pilkada.

Komentar


VIDEO TERKINI