Mutasi 76 ASN, Bawaslu: Adnan-Kio Bisa Didiskualifikasi

Selasa, 1 September 2020 12:16

Pelantikan pejabat di Pemda Gowa. (Dok. Humas Gowa)

FAJAR.CO.ID, GOWA– Pendaftaran calon kepala daerah di KPU Gowa, baru dibuka, Jumat, 4 September. Hanya saja, bakal calon bupati dan pasangannya, Adnan Purichta dan Abdul Rauf Mallagani, bisa saja didiskualifikasi apabila mendaftar.

Kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2020, dilarang melakukan mutasi pejabat. Terhitung, enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon (paslon) di komisioner.

Akan tetapi, Adnan Purichta dan Abd Rauf Mallagani yang kini masih menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Gowa itu, justru melakukan mutasi. Ada 76 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilantik di Lapangan Upacara Kantor Bupati Gowa, kemarin.

Adnan melantik tujuh ASN dengan jabatan pimpinan tinggi pratama untuk eselon II, jabatan administrator untuk eselon III 28 orang. Lalu jabatan pengawas untuk eselon IV sebanyak 41 orang.

“Sudah ada izin dari Kemendagri. Suratnya keluar hari Jumat,” kata Plt Sekretaris Kabupaten Gowa, Kamsinah.

Terkait surat izin itu, ia menyebut dipegang Kepala BKPSDM Gowa, Muhammad Basir. “Bisa diminta sama beliau,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Gowa, Muhammad Basir, mengaku sudah mengantongi izin kemendagri. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak disimpan digawainya. “Saya juga lupa nomornya. Bisa minta di Diskominfo mungkin,” katanya.

Akan tetapi, Kepala Diskominfo Gowa, Arifuddin Saeni, tidak dapat ditemui. Juga, tidak dihubungi. Baik telepon maupun pesan melalui WhatsApp. Nomor kontak diblokir.

Pengangkatan jabatan ini, diketahui berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa bernomor 821.22/496/BKPSDM, 821.23/496/BKPSDM, dan 821.22/496/BKPSDM tertanggal 31 Agustus 2020. Bukti otentik adanya izin dari kemendagri tidak dibeberkan.

Soal itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, larangan kepala daerah melakukan mutasi bagi yang ikut berkompetisi dalam pilkada sudah disampaikan. Semua kepala daerah sudah disurati agar menghindari hal itu. Memutasi.

Mengapa? Sebab, kata dia, langkah ini merupakan bagian Bawaslu untuk melakukan pencegahan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

“Kalau tidak ada izinnya, paslon petahana bisa didiskualifikasi. Kami belum dapat info kalau mutasi di Gowa sudah ada izin dari Kemendagari,” katanya.

Untuk itu, sambungnya, terkait adanya dugaan pelanggaran ini dapat dilaporkan di Bawaslu untuk segera diproses. “Kalau tanpa persetujuan kemendagri, bisa didiskualifikasi. Itu sudah perintah undang-undang,” tegasnya.

Sementara itu, Komisinoner Bawaslu Gowa, Juanto Avol mengatakan, netralitas ASN di Gowa memang jadi perhatian. Mengingat, tahun lalu ada enam laporan. Sementara tahun ini ada dua laporan.

Bahkan, laporan tahun ini sudah ada hasil putusannya. Dimana dengan dikeluarkannya rekomendasi yang ditujukan kepada ASN eselon IV berinisial MA untuk dijatuhi hukuman eh KASN.

Putusan KASN ini tertuang pada Surat Nomor R-2180/KASN/7/2020 tertanggal 29 Juli 2020. “Jelang pilkada ini, sudah tiga ASN Gowa keluar putusan KASN. Bahkan ada lagi yang sedang berproses diduga melanggar,” katanya.

Diketahui ASN yang melanggar bernama Murhadi berpropesi sebagai Guru. Selanjutnya, mantan Protokoler Pemda yang sedang menjabat sebagai Kasubag di Kantor Kecamatan Bajeng Barat Muh. Abrar.

Terpisah, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik menuturkan memang ada izin yang diberikan ke Pemkab Gowa. Izin diberikan sudah melalui pertimbangan dan tidak menyalahi aturan.

“Ada izinnya. Diizinkan untuk isi kekosongan jabatan, serta tour of duty atau mutasi untuk percepatan penanganan covid-19 serta dampak sosial dan ekonominya di Kabupaten Gowa,” ungkapnya.

Ditambahkannya, izin mutasi tentu akan sangat hati-hati dan selektif untuk diberikan. Salah satunya karena pertimbangan kekosongan jabatan. Pihaknya tentu tidak akan sembarangan.

“Pemerintah akan sangat objektif. Hal ini juga karena menyangkut netralitas ASN. Jadi ASN tentu harus tegas wujudkan netralitas,” tukasnya.

Masih Diragukan

Larangan mutasi tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali ada persetujuan tertulis dari menteri.

Pakar Tata Negara Fakultas Hukum Unhas, Prof Achmad Ruslan mengatakan, aturan larangan memutasi itu sangat jelas dan wajib ditaati. Jika tidak, petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau biasa disebut Undang-Undang Pilkada.

Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten atau Kota. Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp6 juta berdasarkan Pasal 190.

Mutasi adalah salah satu aspek yang paling disorotinya jelang Pilkada. Dalam UU tersebut mengatakan bahwa ASN itu harus netral. “Tujuannya agar petahana ini tidak melakukan politisasi birokrasi sebagai calon petahana. Karena bisa ada potensi kalau nanti mutasi hanya berdasarkan suka atau tidak suka. ASN itu sendiri akan jadi korbannya,” katanya.

Guru besar fakultas Hukum Unhas ini menjelaskan ASN dalam struktur pemerintahan merupakan instrumen pelayanan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dikontrol langsung oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi kontrol langsung oleh pemerintah daerah, maka ASN sangat rentan untuk dipolitisasi oleh petahana peserta pilkada.

“Maka dalam pilkada perlu adanya larangan mutasi bagi ASN untuk menjaga suasana kerja dalam pemerintahan,” tambahnya.

Aturan larangan mutasi enam bulan sebelum dan sesudah pilkada tersebut bisa gugur jika dalam kondisi tertentu. Yakni mendapatkan izin dari Mendagri. Hal itu bukan dalam kondisi normal yang genting dan tidak boleh tidak dilakukan.

Hal tersebut adalah hal yang cukup langka terjadi. Sebab, jabatan kosong bisa diisi pelaksana harian. Akan tetapi, tetap butuh izin mendagri. “Saya yakin izin dari mendagri itu tidak mudah. Tim hukum dan bagian lainnya akan mempelajari pengusulan sebelum menerbitkan izin. Pokok pasti berlapis,” tambahnya. (ans-fik-edo/abg/fajar)

Komentar


VIDEO TERKINI