Selain Terlilit Masalah Utang, Aset PLN Mulai Disorot KPK

Ilustrasi PLN (Dok/Jawapos.com)

Utang digunakan untuk membiayai proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW). Mulai dari pembangunan pembangkit listrik yang menelan dana Rp90 hingga Rp100 triliun per tahun, serta transmisi dan distribusi sebesar Rp50 hingga Rp60 triliun per tahun.

”Jumlah itu untuk membiayai investasi,” terangnya Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifili Zaini, Senin (31/8).

Kondisi ini akibat PLN tidak memiliki kemampuan biayai investasi. Sementara beban makin diperparah dengan utang pemerintah yang menembus Rp45 triliun.

”Sisa utang tingal Rp38 triliun pada akhir Agustus atau awal September 2020. Tentu kita sedang menunggu realisasi yang diharapkan,” singkatnya.

Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumatera Utara misalnya, kurang lebih 1.105 sertifikat tanah aset negara yang dikelola PLN telah disertifikasi dan sementara ini menjadi yang tertinggi. Darmawan mengatakan ke-1.105 aset tersebut memiliki nilai sebesar Rp350 miliar.

Hingga akhir 2019 di Provinsi Sumut baru 268 persil tanah PLN yang sudah bersertifikat, sedangkan 7.283 persil lainnya belum. ”PLN menargetkan 75 persen persil tanah telah tersertifikasi pada akhir tahun 2020,” terangnya. (fin/ful)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...