KPK Siap Ambil Alih Perkara Jaksa Pinangki, jika…

Jaksa Pinangki

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, akan mengambil alih penanganan perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari. Namun, jika syarat-syarat dalam Pasal 10 A Undang-Undang KPK terpenuhi.

“KPK memahami harapan publik terkait penyelesaian perkara tersebut, namun semua harus sesuai mekanisme aturan main yaitu UU. KPK akan ambil alih jika ada salah satu syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 10 A terpenuhi,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Namun, KPK mendorong Kejagung transparan dan objektif dalam penanganan perkara tersebut. Lembaga antirasuah pun mendorong Kejagung untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pihak lain, termasuk pejabat di internal kedua institusi yang terlibat.

“Kembangkan jika ada fakta-fakta keterlibatan pihak lain karena bagaimanapun publik akan memberikan penilaian hasil kerjanya, “cetus Ali.

Adapun, dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Pengambilalihan bisa dilakukan atas beberapa alasan.

Poin pertama yakni, adanya laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti. Poin kedua, pengambilalihan dilakukan bila proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Poin ketiga yakni, bila penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya. Kemudian poin keempat, adalah bila penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi.

Komentar

Loading...