Penangguhan JRX Ditolak, Kuasa Hukum Bandingkan dengan Kasus Suap Jenderal Polisi

Jerinx. (INT)

FAJAR.CO.ID — Usai ditolaknya penangguhan penahanan JRX oleh Kejati Bali, Wayan “Gendo” Suardana, kuasa hukum JRX buka suara. Ia menyatakan bahwa sedari awal pihaknya memang sadar bahwa penangguhan penahanan yang diajukan agar JRX dapat ditahan di rumah atau tahanan kota sulit terpenuhi.

“Sejak di kepolisian, kami sudah menduga bahwa JRX akan tetap ditahan, mengingat sedemikian kooperatifnya JRX, toh tetap saja dia ditahan dan penangguhan ditolak,” papar Gendo, Kamis (3/9/2020).

Demikian juga di kejaksaan, lanjut Gendo, walaupun pihaknya pesimistis namun tetap ajukan penangguhan. “Kalaupun toh ditolak biarkan publik yang menilai. Artinya biar publik bisa melihat dengan telanjang betapa perlakuan hukum bisa berbeda di depan aparat penegak hukum,” katanya menyengat.

Dia pun mencontohkan beberapa perbandingan betapa perlakuan seseorang di muka hukum bisa berbeda alias diskriminatif. Misalnya, kata Gendo, kasus suap menyuap dalam perkara Joko Tjandra, yang melibatkan jenderal polisi, namun tidak ditahan dengan alasan sang jenderal kooperatif.

“Lantas apa bedanya dengan JRX yang juga sangat kooperatif? Padahal jika ditimbang kasus suap menyuap jauh lebih berat bobot kejahatannya dibanding apa yang JRX lakukan,” paparnya.

Pernyataan Gendo mengingatkan pada kasus penyuapan Joko Tjandra yang melibatkan banyak pihak pejabat kepolisian, kejaksaan hingga mahkamah agung dan sejumlah pengusaha dan politikus. Di kepolisian sendiri, Irjen Napoleon Bonaparte, pejabat di Mabes Polri yang diduga menghapus red notice Joko Tjandra, sudah dijadikan tersangka karena juga menerima dalam kasus Joko Tjandra. Namun, sampai saat ini Napoleon tak ditahan.

Komentar

Loading...