Din Syamsuddin: Mari Berdiskusi atau Berdebat tentang Substansi

Din Syamsuddin, saat deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia alias KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8). Foto: Ricardo

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memahami bahwa pandemik Covid-19 merupakan tanggungjawab bersama untuk menanggulanginya.

Hanya saja, Pemerintah selaku pemangku amanat rakyat dituntut berbuat lebih banyak dan serius.

Antara lain dengan mengalokasikan dana memadai untuk Alat Pelindung Diri (APD), biaya Swab Test, bantuan pulsa gratis bagi siswa/mahasiswa yang harus belajar dari rumah hingga subsidi bagi Wong Cilik yang menganggur.

Deklarator/Presidium KAMI, Din Syamsuddin mengatakan, alih-alih memprioritaskan kepentingan rakyat secara umum, pemerintah justru mengalokasikan anggaran Covid-19 untuk membantu pengusaha besar hingga BUMN yang sudah merugi sejak sebelum pandemik.

“Dari anggaran sekitar Rp 900 Triliun, hanya Rp 25,7 Triliun (yang disetujui) untuk penanggulangan Covid melalui Kemenkes. Porsi terbesar dari anggaran itu dialokasikan untuk membantu korporasi, BUMN, termasuk BPJS yang tidak berandil membantu pasien Covid-19,” ujar Din Syamsuddin dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (3/9).

“Akibatnya, rakyat terpaksa membayar sendiri biaya Rapid Test dan Swab Test, termasuk nanti baru membayar biaya vaksin yang cukup mahal,” imbuhnya.

Sejurus dengan itu, Din menilai pemerintah perlu memperbaiki manajemen penanggulangan Covid-19.

Sehingga, kata dia, dapat menahan laju persebaran yang masih tinggi bahkan dinilai secara internasional terburuk keempat dari bawah.

“Gerakan Moral KAMI mendesak Pemerintah seyogyanya dari awal mengatasi masalah kesehatan duluan, dan stimulus ekonomi kemudian,” tuturnya.

Komentar

Loading...