Pemkot Makassar Kembali Mutasi Jabatan, Begini Tanggapan Pengamat

Pelantikan sejumlah pejabat di Pemkot Makassar beberapa waktu lalu.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Gelombang mutasi kembali terjadi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Dua Pejabat eselon II, 19 eselon III, dan 13 eselon IV dirotasi dalam sepekan terakhir.

Pengamat Pemerintahan dan Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto, menilai, mutasi yang terjadi erat kaitannya dengan politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot).

“Hulu persoalannya adalah politisasi ASN yang sangat mungkin terjadi. Apalagi organisasi birokrasi terbukti sangat efektif dalam kerja-kerja elektoral,” ungkapnya, Jumat (4/9/2020).

Apalagi, sambung Luhur, camat dan lurah punya kekuatan untuk memengaruhi pemilih. Posisinya sebagai pengambil kebijakan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dinilai bisa dengan mudah memobilisasi massa.

“Kalau perspektif kita secara politik, bisa saja dikaitkan dengan upaya konsolidasi politik. Apalagi institusi kelurahan dan kecamatan sangat strategis secara teritorial,” ucapnya.

Terlepas dari perspektif politik, jika dilihat dari perspektif pemerintahan, Luhur menuturkan, mutasi tersebut adalah hal yang wajar. Sepanjang tidak melanggar regulasi dan mendapat izin dari pimpinan.

“Kalau dilihat pergeseran yang terjadi, memang bukan mutasi Jabatan Pratama Tinggi (JPT) defenitif. Kalau Camat dan Lurah bukan kategori JPT. Kuncinya di izin dan rekomendasi pimpinan,” ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Basri Rakhman mengungkapkan, alasan pergantian tersebut dikarenakan Pj Wali Kota ingin orang yang mengisi jabatan memang betul betul orang yang berkompeten di bidangnya masing masing.

Komentar

Loading...