Puan Didesak Minta Maaf ke Warga Minang, Ini Saran Pengamat

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengumumkan pasangan calon yang didukung PDIP di Pilkada Serentak 2020

FAJAR.CO.ID — Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pancasila menuai kontroversi. Masyarakat Ranah Minang “tersinggung” atas pernyataan tersebut. Bahkan ketua DPR itu didesak minta maaf atas kekeliruan tersebut.

Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC Andriadi Achmad berpendapat, situasi saat ini jangan dibuat panas. Perlu rekonsiliasi agar jangan menjadi lebih runcing.

Menurut pengamat politik itu, pernyataan Puan Maharani itu adalah murni kesalahan dari pengucapan. Puan tidak bermaksud menyatakan Sumbar tidak mendukung Pancasila.

“Saya meyakini Bu Puan tidak bermaksud menyatakan masyarakat Sumbar tidak mendukung Pancasila. Itu pure sebuah kesalahan ucap saja,” ujar Andriadi kepada JawaPos.com, Jumat (4/9).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada Rabu (2/9), Puan Maharani mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversi. “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila.”

Pernyataan itu dilontarkan Puan saat mengumumkan nama calon kepala daerah gelombang V PDIP yang bertarung di Pilkada 2020 secara virtual.

Melihat dari konteks pernyataan itu, kata Andriadi, sebetulnya tidak ada maksud buruk. Apalagi hanya disampaikan di internal rapat PDIP yang kebetulan tersiar di secara live streaming. Akibatnya menjadi konsumsi publik. Apalagi pernyataan itu mengarah pada masyarakat Sumbar.

Agar suasana tidak semakin meruncing, Andriadi menyarankan Puan Maharani segera minta maaf secara langsung. Itu akan terlihat lebih elegan. “Kalau bu Puan minta maaf, itu menunjukkan dia negarawanan,” tandasnya.

Komentar

Loading...