FAJAR.CO.ID -- Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pancasila menuai kontroversi. Masyarakat Ranah Minang “tersinggung” atas pernyataan tersebut. Bahkan ketua DPR itu didesak minta maaf atas kekeliruan tersebut.
Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC Andriadi Achmad berpendapat, situasi saat ini jangan dibuat panas. Perlu rekonsiliasi agar jangan menjadi lebih runcing.
Menurut pengamat politik itu, pernyataan Puan Maharani itu adalah murni kesalahan dari pengucapan. Puan tidak bermaksud menyatakan Sumbar tidak mendukung Pancasila.
“Saya meyakini Bu Puan tidak bermaksud menyatakan masyarakat Sumbar tidak mendukung Pancasila. Itu pure sebuah kesalahan ucap saja,” ujar Andriadi kepada JawaPos.com, Jumat (4/9).
Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada Rabu (2/9), Puan Maharani mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversi. “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila.”
Pernyataan itu dilontarkan Puan saat mengumumkan nama calon kepala daerah gelombang V PDIP yang bertarung di Pilkada 2020 secara virtual.
Melihat dari konteks pernyataan itu, kata Andriadi, sebetulnya tidak ada maksud buruk. Apalagi hanya disampaikan di internal rapat PDIP yang kebetulan tersiar di secara live streaming. Akibatnya menjadi konsumsi publik. Apalagi pernyataan itu mengarah pada masyarakat Sumbar.
Agar suasana tidak semakin meruncing, Andriadi menyarankan Puan Maharani segera minta maaf secara langsung. Itu akan terlihat lebih elegan. “Kalau bu Puan minta maaf, itu menunjukkan dia negarawanan,” tandasnya.
Di sisi lain, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) membela Puan Maharani. Menurut Sekretaris Umum Bamusi Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), pernyataan Puan sama sekali tak bermaksud mengatakan bahwa selama ini warga Sumbar tidak mendukung Pancasila. Justru menunjukkan pengakuan bahwa orang Minangkabau sangat berperan dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Politikus PDIP itu mengingatkan, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta yang merupakan orang Minang. Termasuk berbagai tokoh dari Minangkabau, seperti Sutan Sjahrir, KH Agus Salim, Prof Muhammad Yamin, Rasuna Said, serta Moh Natsir. “Sebagai cucu Proklamator, Puan sangat memahami sejarah tersebut,” kata Gus Falah.
Sementara desakan agar Puan Maharani minta maaf dilontarkan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jubir PKS Handi mengatakan, pernyataan Puan Maharani yang berharap masyarakat di Sumatera Barat mendukung negara Pancasila telah menyinggung perasaan masyarakat minang di Sumbar maupun di rantau.
“Pernyataan ini sangat menyakitkan hati kami sebagai orang Sumatera Barat,” ujar Handi kepada wartawan, Kamis (3/9).
Handi menuturkan, Puan sepertinya lupa siapa yang mendirikan bangsa ini dan penggagas Pancasila bersama sang Kakeknya Bung Karno, yakni Bung Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka.
“Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami. Jangan lupa, Natsir sendiri dikenal sebagai Bapak NKRI dengan mosi integralnya yang menyelamatkan keutuhan NKRI dan juga ingat Bukittinngi pernah menjadi Ibu Kota PDRI,” katanya. (jpc)
