“Bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara yang disebut harus waspada dengan penyebutan ini. Hal ini mengingat Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif,” kata Hikmahanto, dalam pernyataannya.
Menurut Hikmahanto, Indonesia tidak harus menyediakan wilayah kedaulatannya untuk apapun penempatan tentara asing dari manapun. Terlebih lagi, ketergantungan ekonomi Indonesia ke suatu negara tidak boleh menggoyahkan politik luar negeri bebas aktif dan kokohnya kedaulatan Indonesia.
Hikmahanto menambahkan, bahwa Indonesia juga harus berhati-hati dalam menyikapi laporan Pentagon mengingat pada saat ini AS sedang membutuhkan legitimasi dari banyak negara untuk berhadapan dengan militer Cina di Laut Cina Selatan.
“Indonesia tidak seharusnya terjebak untuk mendukung AS dalam rivalitasnya dengan Cina. Ada kemungkinan juga, penyebutan Indonesia dalam laporan tersebut agar Indonesia menaruh curiga yang berlebihan terhadap China. Ini dilakukan karena AS memiliki pengamatan Indonesia terlalu dekat bahkan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Cina,” tuturnya.
Untuk itu, Hikmahanto menyarankan Indonesia perlu menjaga jarak antar negara besar yang berseteru dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
“Bila pengambil kebijakan berat sebelah ke salah satu negara maka rakyat akan menilai dan mereka akan memastikan untuk tidak memilih partainya dalam pemilu mendatang,” pungkasnya. (der/fin)
