Penjelasan Sri Mulyani Soal Wacana Revisi UU Bank Indonesia

Sri Mulyani. Foto: Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal wacana terkait revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

Dikatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait revisi UU BI. Namun, dia mengakui bahwa memang DPR menyampaikan inisiatif untuk merevisi regulasi yang mengatur otoritas moneter tersebut.

“Ini merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dapat dijelaskan bahwa sampai hari ini pemerintah belum membahas RUU inisiatif DPR tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan kebijakan moneter harus tetap kredibel, efektif, dan independen. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena itu, pemerintah berkomitmen bersama-sama BI bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

“Kami bersama-sama memajukan kesejahteraan rakyat demi kemakmuran dan keadilan yang berkesinambungan,” ujarnya dikutip dari Antara.

Terkait dengan penataan dan penguatan sistem keuangan, Sri Mulyani mengatakan harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola atau governance yang baik. Pemerintah, juga terus mengelola kebijakan fiskal secara hati-hati.

Hal itu dapat terlihat dari penyusunan RAPBN 2021 yang saat ini sedang dibahas dengan DPR. “Kebijakan fiskal yang prudent ini akan terus dipertahankan dan dilanjutkan di dalam rangka kita terus mendorong pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa,” tandasnya. (jpc/pojoksatu)

Komentar

Loading...