Teror dan Penyerangan Redaksi LPM Profesi UNM, AJI Makassar Desak Polisi Tangkap Pelaku

Sabtu, 5 September 2020 12:04
Belum ada gambar

AJI Makassar

Ketua AJI Makassar, Nurdin Amir menilai aksi penyerangan yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar (UNM) melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum.

UU Pers juga mengatur sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 UU Pers menyebutkan, ”Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”

AJI Makassar juga mendesak Kepolisian memproses tindakan kekerasan dan intimidasi melalui penyerangan tersebut. Sikap tegas dari penegak hukum diharapkan agar peristiwa serupa tidak terulang. “Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi UNM sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kita tunggu sikap tegas pihak kepolisian, proses hukum harus berjalan dan tidak boleh pandang bulu,” tegas Nurdin Amir.

Atas intimidasi dan penyerangan terhadap Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri tersebut, AJI Makassar menyerukan dan menyatakan:

  1. Mengecam keras tindakan intimidasi dan kekerasan melalui penyerangan Redaksi LPM Profesi Universitas Negeri Makassar yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) yang diduga karena pemberitaan di tabloid Profesi edisi 242.
  2. Mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dan memproses tindakan penyerangan LPM Profesi UNM dan diadili di pengadilan hingga mendapatkan hukuman seberat-beratnya agar ada efek jera. Sehingga kasus serupa tak terulang di masa mendatang.
  3. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan intimidasi, persekusi dan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang liputan atau karena pemberitaan. Jika merasa dirugikan dengan pemberitaan, seharusnya masyarakat atau lembaga yang dirugikan harus melalui mekanisme yang diatur Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. (rls)

Bagikan berita ini:
2
6
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar