Peserta PBI BPJS Diduga Fiktif, Ketua DPRD Bone: Kita Dalami Lagi, Tidak Boleh Seenaknya

Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan. (FOTO: AGUNG PRAMONO/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Ada temuan Komisi IV DPRD Bone sekaitan Peneriman Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Temuan awalnya ada sekutar 14.000 data yang selalu dibayarkan rutin oleh pemda Bone setiap tahun namun orangnya ada yang sudah meninggal, dan pindah domisili.

Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan menerangkan, OPD terkait harus melakukan verivali data penduduk karena data sebelumnya perlu penyempurnaan kembali. “Ini sebenarnya yang menjadi masalah soal data orang yang sudah meninggal dan berpindah. Ini akan kita dalami,” katanya Minggu (6/9/2020).

Kata legislator Golkar itu, pihaknya sudah mendorong untuk melakukan verivali data kependudukan dan sudah disediakan anggaran Rp1,5 miliar. “Mudah-mudahan di tahun 2020 data penduduk miskin sudah sesuai. Tidak boleh seenaknya ketika sudah pindah domisili atau pun meninggal tidak dilaporkan, karena ini menjadi beban APBD,” tegasnya.

Sekadar diketahui dari 14.000 PBI itu temuan Komisi IV DPRD Bone jika dirupiahkan sekitar Rp231 juta yang dibayar setiap tahunnya. Sebab, iuran PBI yang ditanggung pemerintah Rp16.500 dari total Rp42.000. Itupun belum dilakukan verifikasi semua. Baru sebagian kecilnya.

Sementara Humas BPJS Kesehatan KC Bone, Ndari Tjahjaningsih menuturkan, data 14 ribu itu seharusnya dilaporkan oleh pihak pemda (Dinsos/ Dinkes) ke BPJS Kesehatan by name by address dilampirkan dengan surat keterangan kematian jika meningggal dan surat pindah domisili jika pindah. “Karena BPJS Kesehatan tidak akan tau jika tdk ada pelaporan,” sebutnya. (agung/fajar)

Komentar

Loading...