Realisasi Anggaran Minim, OPD Dinilai Tak Serius Kerja, DPRD: Jangan Jadikan Covid Alasan

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Bone pernah mendapat penghargaan dari Kementerian PUPR sekaitan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2019. Jangan sampai penghargaan itu beralih ke kabupaten lain hanya OPD yang tidak becus kerja.

Memang di tahun 2018 lalu ada Rp40 miliar DAK ditarik ke pusat karena karena ada peralihan peraturan yang tidak boleh orang dinas masuk disitu. Unit Layanan Pengadaan (ULP) haruslah mengurus proyek besar saja. Pada tahun 2019 Rp56 miliar mengendap di kas negara.

“Itulah yang menjadi hasil-hasil kajian kami dan diungkap agar ULP itu mengurusi proyek besar-besar saja, karena ada dua aturan yang mengatur tentang pelarangan penggabungan pekerjaan-pekerjaan kecil,” kata anggota Komisi 1 DPRD Bone, Kaharuddin Minggu (6/9/2020).

Kata dia, memang serapannya untuk tahun 2020 tidak memadai makanya DAK ditarik, namun akan dikembalikan sekitar Rp29 miliar. Kalau sisanya itu tidak ada lagi kejelasan. “Pengembalian itu sesuai rencana dari awal. Dalam tatanan pemulihan ekonomi masuk itu semua,” tambahnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Bone, Saifullah Latif Manyala menerangkan realisasi anggaran itu tidak boleh selalu beralasan pengaruh covid. Apalagi Covid ini ada anggaran khusus. “Kalau banyak OPD yang serapan anggarannya sangat minim, apalagi APBD perubahan sudah mau ditetapkan nanti terjadi over. Belum lagi dokumen APBD 2021 sudah masuk juga,” ungkapnya.

Komentar

Loading...