Berpotensi Kluster Pilkada, IDI Minta Pihak yang Abaikan Protokol Kesehatan Diberi Sanksi

Humas IDI Makassar, dr Wachyudi Muchsin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar di tengah pandemi menjadi menjadi sorotan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dikhawatirkan menjadi klaster baru.

Humas IDI Makassar, dr Wachyudi Muchsin mengatakan, harus ada pihak yang bertanggung jawab jika memang terjadi Kluster Pilkada. Apalagi para pendukung calon tidak bisa mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak.

“Data positif tercatat pekan lalu main di angka 2.500-an dan pekan ini pecah rekor di atas 3.000-an kasus positif. Kalau melihat kondisi ini akan ada klaster baru Covid-19, yakni klaster Pilkada 2020 dan semua pihak yang lalai wajib diberi sanksi,” ungkapnya, Senin (7/9/2020).

Dokter Koboi, sapaan akrab dr. Wachyudi Muchsin, mengaku prihatin dengan kondisi saat ini. Di satu sisi sudah banyak dokter yang gugur menghadapi covid 19, di sisi lain masyarakat seakan akan mengabaikan protokol kesehatan.

“Kasihan dokter dan Tenaga Kesehatan (Nakes) saat ini sudah kewalahan di rumah sakit merawat pasien Covid-19. Tercatat sudah lebih 100 dokter yang meninggal sebagai pahlawan kemanusian Covid-19. Ingat dokter dan nakes juga punya keluarga dengan makin banyak penderita Covid-19, maka makin lama bertemu dengan keluarga tercinta,” tambahnya.

Ia mengakui, sejak awal IDI sudah memberi warning agar pilkada sebaiknya diundur sampai Covid-19 bisa melandai, tapi tetap dilakukan dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat, tapi kenyataannya KPU dan Bawaslu tidak tegas menjalankan Pasal 11 PKPU 6/2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam, yakni pandemik virus Covid-19.

Komentar

Loading...