Fahri Hamzah: Seandainya Penguasa Mau Mendengar, Tentu Beda Ceritanya

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wakil Ketua Umum Partai gelora, Fahri Hamzah memberikan pandangannya terkait polemik masalah radikalisme yang belakangan ramai diperbincangkan.

Awalnya, Fahri menjelaskan soal kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia.

“Negara kita dulu percaya bahwa pikiran harus dikontrol sejak dini, negara menentukan apa yang boleh dibaca dan apa yg boleh dikatakan. Lalu Pemerintah menyelenggarakan kewajiban penataran sebagai dalih agar kelak bisa mengatakan “ini yang boleh dan ini yg tidak” secara sepihak,” tulisnya di akun Twitternya, Selasa (9/8/2020).

Hanya saja upaya pengekangan kebebasan berpendaoat di zaman dahulu itu kemudia berubah menurut Fahri Hamzah.

“Tapi kita telah hentikan kekeliruan itu. Demokrasi kita sebagai jiwa konstitusi UUD 1945 percaya bahwa perbedaan pendapat adalah keberkahan oleh sebab itu “negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan”.” Lanjutnya.

Saat ini, kata mantan anggota DPR itu aturan konstitusi sekarang percaya bahwa ide dan pikiran hanya bisa dilawan dengan ide dan pikiran. Kekuasaan sebesar apapun tidak bisa memusnahkan pikiran. Demikian hukum besi sejarah. Pikiran selalu punya cara untuk menang di depan kekuasaan sebesar apapun.

“Argumen pikiran melawan kekuasaan kita dengar dlm sejarah Pemuda Ibrahim di depan Raja Namrudz. Ibrahim adalah pemuda #GoodLooking yang cerdas mempertanyakan tradisi menyembah berhala. Secara monumental agama2 samawi (yahudi, nasrani dan Islam) menyebutnya “bapak monotheisme”.” Jelasnya.

Komentar

Loading...