Kasus Proyek KOTAKU Sinjai, Ada Dugaan Pemerasan Terhadap Koordinator BKM

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, SINJAI — Kejaksaan Negeri Sinjai sedang melakukan proses penyelidikan terhadap proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2019. Hal itu dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat.

Program ini melibatkan kerja sama sejumlah pihak. Mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga organisasi kemasayarakatan yang ada di wilayah kelurahan.

Hal itu sebagai upaya dalam membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, kelompok masyarakat dalam mewujudkan kota Sinjai sebagai Kota Tanpa Kumuh.

Anggaran program KOTAKU di Sinjai bersumber dari APBN yang dikucurkan melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3,5 miliar.

Anggaran itu terbagi di tiga Kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara. Yakni, Kelurahan Lappa Rp2 miliar, Bongki Rp1 miliar, dan Kelurahan Balangnipa Rp500 juta. Hanya saja, proyek ini tengah berproses di Kejaksaan Negeri Sinjai.

Padahal kelompok masyarakat telah bekerja dan dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Terutama BPKP Provinsi Sulsel. Selain itu, dalam penanganannya ditemukan adanya dugaan pemerasan oleh sejumlah oknum kepada Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, awalnya koordinator BKM di tiga kelurahan tersebut diminta menyetor uang sebesar Rp350 juta oleh oknum AH (PNS) atas petunjuk oknum jaksa berinisial ZS. Agar kasus ini tidak berlanjut.

“AH bilang sudah bicara dengan ZS dan meminta sebesar Rp350 juta supaya kasus ini tidak lanjut, kami mulai curiga, apa hubungannya AH dengan ZS,” beber Mawar (nama samaran), Selasa, 8 September 2020.

Komentar

Loading...