Reklamasi Pulau Lae-Lae, Walhi Sebut Konflik Pemerintah dan Nelayan akan Semakin Besar

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin menegaskan rencana Pemerintah Provinsi Sulsel untuk melakukan reklamasi di Pulau Lae-lae tidak akan terwujud, lantaran tidak didasari oleh aturan dasar tentang pemanfaatan wilayah pesisir.

Menurutnya, penambahan luas lahan Pulau Lae-Lae jelas akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup dan sekitarnya. Termasuk dalam perekonomian masyarakat Pulau Lae-Lae khususnya nelayan.

Selain itu, kata dia, terlepas bahwa pihaknya menolak Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan, Al Amin mengaku dalam Perda itu tidak mengatur tentang perluasan Pulau Lae-Lae.

“Jadi saya pikir rencana Pemprov akan sulit terwujud karena tidak didasari oleh peraturan dasarnya tentang pemanfaatan wilayah pesisir,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).

Bahkan, Al Amin menyebut jika Pemprov ingin mereklamasi Pulau Lae-Lae, konflik pengerukan pasir akan semakin besar. Pasalnya dalam mereklamasi sebuah pulau, harus melewati tahapan pengerukan pasir yang berujung akan mengurangi penghasilan nelayan.

“Di wilayah tangkap nelayan dekat Pulau Kodingareng itu sudah mendapat perlawanan dan penolakan yang keras dari masyarakat jadi saya pikir rencana tersebut akan menambah konflik yang besar,” jelasnya.

Lebih jauh, Muhammad Al Amin mengusulkan agar Pemprov Sulsel sebaiknya memanfaatkan wilayah pesisir yang sudah ada tanpa merusak, merubah model dan kondisinya yang mampu menimbulkan efek terhadap lingkungan.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...