Usai Pendaftran Paslon Pilkada, Sebaran Covid-19 Menanjak Drastis, Kemendagri Dibuat Pusing

BAHAS PELANGGARAN PILKADA: Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik memberikan keterangan usai berkoordinasi dengan KPU RI dan Bawaslu di Ruang Rapat Ditjen Polpum Lantai 4 Gedung F Kemendagri, Senin (7/9).

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentu dibuat pusing dengan sebaran wabah Virus Corona (Covid-19) yang menanjak drastis usai pendaftaran pasangan calon kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah.

Padahal sejumlah elemen masyarakat, berkali-kali mengingatkan agar gelaran pesta demokrasi ditunda sementara tapi kengototan pun berimbas.

Karena tahap demi taha sudah dilakukan, tak mungkin, kengototan ini akan digagalkan. Nah, skenario baru pun tengah disusun, agar tahapan yang telah disusun tak memunculkan polemik baru. Kemengari terkesan mulasi sadar, dengan implikasi negatif yang ditimbulkan. Padahal ini baru sebatas pendaftaran.

Alih-alih menyalahkan kandidat, karena tidak mematuhi protokol kesehatan, Kemendagri pun tengah menyiapkan 51 teguran yang bakal disampaikan untuk satu gubernur dan 50 bupati/wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Apakah warning berupa surat ini akan digubris?

”Jumlah teguran ini, kemungkinan bakal bertambah sesuai dengan bukti-bukti yang kita temukan,” terang Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik usai berkoordinasi dengan KPU RI dan Bawaslu di Ruang Rapat Ditjen Polpum Lantai 4 Gedung F Kemendagri, Senin (7/9).

Disingung soal hasil pertemuan dengan KPU dan Bawaslu, Akmal mengatakan pertemuan lebih mengedepankan pada sinergi. ”Ini menyamakan frekuensi. Tentang langkah dan tindakan yang harus kita lakukan ke depan. Kami dari Kemendagri sudah memberikan beberapa opsi,” jelas Akmal.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...