Oknum Jaksa di Sinjai Diduga Memeras dan Minta Uang “Pelicin” Rp350 Juta

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, SINJAI — Oknum jaksa di Sinjai diduga melakukan pemerasan Rp350 juta kepada pelaksana proyek.

Salah satu koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)menjadi korbannya. BKM memang mengerjakan proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada 2019. Namun proyek senilai Rp3,5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bermasalah.

Proyek itu terbagi pada tiga kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara. Yakni, Kelurahan Lappa dikucur anggaran Rp2 miliar, Bongki Rp1 miliar, dan Balangnipa Rp500 juta. Proyeknya berupa pembangunan jalan, taman, pengadaan kontainer dan gerobak sampah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara ini berawal ketika Koordinator BKM pada tiga kelurahan diminta menyetor sebesar Rp350 juta. Itu diminta oknum ASN di Dinas PUPR Sinjai berinisial AH. Dia juga bertanggungjawab atas proyek tersebut.

ASN tersebut mengaku disuruh oknum jaksa berinisial ZS. Uang tersebut sebagai pelicin agar kasus proyek program KOTAKU dihentikan di Kejari Sinjai. Hanya saja, mereka (koordinator BKM) tidak mampu memenuhi permintaan AH. Dana yang diminta terlalu banyak.

Karena setoran tidak dipenuhi, kasus proyek ini terus diproses dengan alasan adanya laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian honorer di Dinas PUPR Sinjai, RA, yang merupakan rekan AH diminta menghitung kerugian negara.

“Kami pertanyakan RA yang ditugaskan menghitung kerugian negara. Karena dia juga diberi tugas menagih ke BKM dan meminta uang setoran,” kata Mawar (nama samaran), Selasa, 8 September.

Komentar

Loading...