FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyatakan penanganan pemerintah terhadap pandemi absurd dan tidak jelas. Pasalnya, model kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek penyelamatan ekonomi sehingga mengesampingkan aspek kesehatan yang merupakan akar masalah dari situasi krisis ini.
“Terus terang, kita mendapat banyak keluhan dari masyarakat perihal Covid-19 ini. Penanganan dari negara tidak jelas, misalnya terkait keluhan warga terkait akses tes swab gratis. Informasi ini yang perlu diluruskan oleh jubir pemerintah dan disosialisasikan secara masif,"ungkap Bukhori ketika Rapat Dengar Pendapat bersama BNPB di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Lagipula, kami sangat mendorong agar tes tersebut bisa diselenggarakan secara gratis sehingga bisa diakses oleh masyarakat yang tidak mampu. Atau seminimal mungkin, pemerintah harus segera tetapkan batas maksimal tarif tes swab dalam waktu dekat supaya tertib,” lanjutnya.
Per 8 September 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia telah menyentuh angka 200 ribu sejak terkonfirmasinya 2 kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020. Kejadian ini membuat sejumlah negara menutup pintu masuk bagi WNI dan memberlakukan larangan bepergian ke Indonesia.
Lebih lanjut, politisi PKS ini mempertanyakan alasan tidak dimasukannya Kabupaten/Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga dalam program Ketahanan Bencana BNPB, khususnya terkait program Budaya Sadar Bencana.
Menurutnya, daerah tersebut merupakan wilayah rawan bencana mengingat secara geografis berada di wilayah dengan postur perbukitan. Selain itu, ia juga meminta agar provinsi Jawa Tengah turut dimasukan dalam program Ketahanan Bencana, khususnya terkait Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Keposkoan.
