Tahapan Pilkada Serentak Bergulir, Bantuan Covid-19 Rawan Diselewengkan Petahana

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID — Pilkada serentak 2020 mulai bergulir. Seiring dengan itu, pihak penyelenggara maupun penegak hukum diingatkan untuk meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana hibah Covid-19 bagi masyarakat. Khususnya di daerah-daerah yang menggelar Pilkada Serentak.

Seruan ini juga datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni yang meminta kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk dapat bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pengawasan tersebut.

“Saat ini kita sedang dilanda pandemi Covid-19. Selain itu, kita juga akan menghadapi Pilkada Serentak 2020, karenanya kita perlu waspada tidak hanya dalam hal penyebaran Covid-19, tapi juga waspada atas kepala daerah yang berpotensi menyelewengkan dana Covid-19 untuk kepentingan pribadinya dalam Pilkada,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (9/9).

Imbaun itu disampaikan Sahroni karena ditemukan indikasi penyelewengan dana Covid-19 untuk kepentingan kampanye serta tingginya angka penularan di Indonesia saat ini. Karena, dalam catatannya, dana bantuan dari pemerintah pusat itu rawan diselewengkan, terutama oleh calon petahana yang memiliki wewenang untuk mengatur dana Covid-19 di daerahnya.

“Potensi penyelewengan dana Covid-19 cukup besar di masa pilkada serentak ini, apalagi pada calon pertahana yang mempunyai wewenang untuk mengatur saluran dana Covid maupun dana bansos dari pemerintah pusat. Jadi memangterkait dana ini rawan sekali,” kata politikus berjuluk Sultan Priok itu

Komentar

Loading...