Pemeriksaan anggaran refocusing Covid-19 ini, kata dia, dilakukan secara nasional. Dengan sampel di 99 Pemerintah Daerah, terdiri dari 34 Provinsi dan 65 Kabupaten/Kota.
Untuk Pemprov Sulsel, kata Wahyu, "dilakukan pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan tertentu refocusing tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 dan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19," bebernya.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi diantaranya menilai pengalokasian, penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
"Selain Pemprov Sulsel, ada dua Kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Dengan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19. Dengan menilai integritas Pemerintah dalam menangani dibidang kesehatan bagaimana penanganan Covid-19," jelasnya.
Lebih lanjut, "mohon kerjasama BPK dan Pemprov yang luar biasa ini tetap terjalin baik dan bisa dipertahankan. Dalam hal terlancarnya pemeriksaan ini bisa dengan hasil yang baik dan berhasil sesuai waktu. Mohon dukungannya pak Wagub dan juga pak Gubernur," pintanya.
Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengarahkan agar OPD tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPK. Termasuk dalam kelengkapan dokumen yang akan dibutuhkan BPK.
"Bgaimana memanfaatkan data yang ada dan yang diminta. Supaya sesuai apa yang diharapkan," ujarnya.
"Jangan dipersulit. Lebih cepat lebih baik. Selalu cepat, tepat dan tetap pada aturan," tegasnya.
Ia pun mengapresiasi, atas audit yang akan dilakukan BPK. Menurutnya, hal ini sudah sepatutnya dilakukan.
