Publik Sulit Percaya Objektivitas Penanganan Jaksa Pinangki di Kejagung

Tersangka BLBI dan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra meninggalkan Gedung Jampidsus, Kejagung, Jakarta, Senin (31/8/20). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

FAJAR.CO.ID — Jumat (11/9) besok, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan gelar perkara terkait skandal Djoko Tjandra.

Gelar perkara ini merupakan bagian koordinasi dan supervisi yang menjadi kewenangan KPK. Dalam forum gelar perkara tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan, tidak hanya sekadar formalitas belaka.

“Akan tetapi momentum itu harus dimanfaatkan oleh KPK untuk menggali informasi terkait dengan Apakah ada petinggi Kejaksaan Agung yang sebenarnya mengetahui pertemuan antara Pinangki Sirna Malasari dengan Djoko S Tjandra dan Apa alasan Djoko S Tjandra percaya begitu saja dengan Pinangki Sirna Malasari, padahal yang bersangkutan bukan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung,” kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).

ICW pun mendesak agar KPK segera mengambil alih seluruh penanganan perkara korupsi yang melibatkan Djoko S Tjandra, baik di Kejaksaan Agung maupun di Kepolisian. Selain agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, juga telah memenuhi unsur Pasal 11 UU KPK, lembaga antirasuah memiliki kewenangan untuk menangani perkara tersebut.

“Publik sulit percaya terhadap objektivitas penanganan perkara jika penegak hukum juga menangani perkara yang juga melibatkan oknum penegak hukum itu sendiri. Maka dari itu, untuk menjamin independensi serta objektivitas, KPK lebih tepat untuk diberi kepercayaan membongkar skandal korupsi Djoko S Tjandra ini,” tandasnya.

Komentar

Loading...