Bone Utara Bukan Zona Pertambangan, Ini Perbedaan Data Walhi dan Dinas Perindustrian

Zona Pertambangan

FAJAR.CO.ID, BONE — Wilayah Kecamatan Dua Boccoe atau Bone Utara pada umumnya jelas tidak ada dalam zonasi pertambangan Bone. Aparat harus mengambil tindakan tegas soal ini. Nasib masyarakat menjadi taruhan.

Warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai Walenae khawatir pemukiman mereka tenggelam akibat abrasi. “Sekarang makin banyak aktivitas tambang menggunakan kapal-kapal kecil di sepanjang Desa Tawaroe. Tadi pagi ada kami usir,” keluh salah seorang warga, Juan Jumat (11/9/2020)

Kata dia, warga curiga ada keterlibatan oknum aparat membekingi tambang ilegal di Bone Utara. “Kemungkinan besar ada aparat penegak hukum terlibat. Ada setoran masuk. Karena beberapa kali ini dilaporkan tidak ada respons dari penegak hukum,” bebernya.

Bahkan, termasuk dugaan main mata dengan kepala desa pemilik usaha tambang. Sebab, banyak kepala desa di Bone Utara yang juga punya usaha tambang. (agung/fajar)

====

Perbandingan Data Dinas Perindustrian dan Walhi Sulsel

Grafis:-Dinas Perindustrian12 Kecamatan Masuk Zona PertambanganBontocani, Tellu Limpoe, Kahu, Libureng, Lamuru, Lappariaja, Palakka, Patimpeng, Sibulue, Salomekko, Kajuara, Ajangale.

Data Walhi Sulsel

  1. Yang tercatat di Dinas ESDM Provinsi Sulsel, Dinas Lingkungan Hidup hanya ada 12 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Bone.
  2. Masalah tambang di Bone tidak memiliki izin
  3. Dimiliki pengusaha lokal
  4. Dilindungi aparat dan pejabat pemerintah
  5. Menambah kerentanan lingkungan
  6. Menurungkan daya dukung lingkungan.

Komentar

Loading...